— JAKARTA, KORANTIMOR - Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mengingatkan Kepolisian Resort (Polres) Ende bahwa garis polisi atau police line yang dipasang penyidik Polres Ende di lokasi tambang galian C milik PT. Novita Karya Taga di desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda …
— Sebuah studi memperkirakan bahwa 37% dari emisi merkuri global berasal dari pertambangan emas ilegal. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat kedua polutan merkuri terbesar di dunia.
pertambangan di Indonesia dan mencari cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta penegakan hukum dalam industri pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pertambangan di Indonesia berkaitan dengan berbagai isu …
— Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia SIP Law Firm sanksi pidana Hukum Pertambangan di Indonesia. 021-7997973 | Hotline 08111211504. ... Tindakan menyampaikan keterangan palsu …
— Abstrak Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan …
Hukumonline mengadakan webinar dengan topik Menilik Dinamika Perizinan Usaha Tambang Batubara pada Kamis (24/2). Foto: MJR. Persoalan izin pertambangan merupakan isu yang menarik perhatian …
— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari transfer pricing, ROA, leverage serta manajemen laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI ...
— Bisnis, JAKARTA - Peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai pelarangan sementara kegiatan usaha pertambangan bagi 1.036 perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada produksi mineral dan batu bara maupun penerimaan negara.. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang …
— Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa pemerintah perlu menyiapkan aturan yang jelas disertai sanksi tegas terhadap penambang ilegal …
— Dia menilai, pembentukan Ditjen Gakkum ini belum bisa menjadi solusi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana …
— Bencana tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, disebut sebagai satu dari beragam konsekuensi atas pembiaran aktivitas tambang ...
— Tindakan menyampaikan keterangan palsu dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius, seperti pidana penjara, denda, kerugian finansial, …
keparahan (consequences) dari bahaya yang terjadi pada aktivitas tambang batubara (mulai dari aktivitas land clearing sampai pada loading batubara di stockpile, yang kemudian bisa menentukan besarnya tingkat resiko yang didapat dari hasil perkalian nilai likelihood dengan nilai consequences. Menurut Syaodih (2011: 72) penelitian
— Sementara pertambangan non-emas sekitar Rp 315 miliar per tahun," kata Karliansyah dalam konferensi pers Ombudsman terkait pertambangan ilegal, Rabu (15/7/2020). Saat itu, dia masih menjabat Dirjen Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan di KLHK.
konservasi secara tegas dilarang. Akan tetapi, kenyataannya banyak aktivitas pertambangan dilakukan di hutan konservasi—baik secara legal maupun ilegal. Studi ini mengkaji proses regulasi dalam penerbitan izin pertambangan di kawasan hutan, terutama terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan …
wilayah yang sangat sensitif dari sisi konservasi dan telah ditunjuk fungsinya sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi (Ardhana, IPG., 2009). Seharusnya semua ketentuan Undang-undang No. 41/1999 tentang Kehutanan termasuk tentang adanya larangan penambangan di hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka, berlaku …
Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menambahkan "delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha …
Kajian Yuridis Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Sulasi Rongiyati*) Abstrak Berlakunya UU Kehutanan, membawa konsekuensi pada larangan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun, larangan tersebut dikecualikan bagi 13 perusahaan pertambangan
— Kebijakan larangan ekspor nikel merupakan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 Minerba yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri. ... Presiden menyebut investasi LG di Indonesia merupakan investasi pertama di dunia yang sudah terintegrasi mulai dari penambangan nikel, pembangunan …
Pasal 161B ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dari kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 …
— Aktivitas tambang ilegal ini kian meningkat dipicu harga komoditas mineral dan batu bara yang terus menguat dalam setahun terakhir. Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa pertambangan ilegal kembali …
— Kahfi Julpianto (22) terperangah saat memasuki Goa Pawon. Setelah menempuh perjalanan dua jam dari Kota Bandung, Jawa Barat, mahasiswa tingkat akhir perguruan tinggi swasta ini tak mengira, di balik Kasrt Citatah yang hampir habis ditambang terdapat situs arkeologi. "Saya baru tahu, di sini tempat bersejarah," ucapnya. "Saya …
PDF | On Dec 8, 2019, Didha Narin published KONSEKUENSI HUKUM PENUNDAAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA | Find, read and cite all the research you ...
ditemukan di negara-negara berkembang dicirikan tidak komprehensif, kurang jelas atau bahkan tidak dapat diterapkan. Hal ini merupakan konsekuensi dari tidak pentingnya isu lingkungan bagi negara-negara berkembang di mana pembangunan ekonomi secara keseluruhan dianggap lebih penting.6
Oleh: Rahadyan Fajar Harris Mining is like a search-and-destroy mission– Stewart Udall Halo sobat HeyLaw! Menurut konstitusi, negara menguasai secara penuh segala kekayaan yang terkandung di …
Perjuangan Salim Kancil menolak tambang pasir di Pantai Watu Pecak terletak di desa Selok Awar-awar, kecamatan Pasirian, 18 Km arah selatan dari kota Lumajang harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Namun, kematiannya yang mengenaskan telah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil atas kegiatan tambang yang menyengsarakan.
— Indonesia resmi mengajukan banding terkait putusan WTO soal larangan ekspor bijih nikel. Bagaimana peluangnya dan apa dampaknya jika banding ini ditolak?
— Dampak lingkungan hidup dalam memberlakukan proses pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang. Lingkungan hidup yang sehat merupakan suatu keharusan dalam pemenuhan hak …
— Pertambangan Tanpa Izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ... (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 …
— Praktik pertambangan ilegal menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, masalah sosial, hingga kerugian negara. Selain kerusakan lingkungan, pertambangan …
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KAWASAN KAKI GUNUNG LOKON KOTA TOMOHON1 Oleh : Ireinne T. Undap2 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk ... Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ...
— Sektor pertambangan diproyeksikan masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023. ... proyeksi tahun ini tidak akan terlalu jauh dengan capaian sektor pertambangan di tahun lalu. ... Saham Perbankan dan Tambang Diproyeksi Laku Keras di 2023. Berdasarkan data yang dihimpun dari Minerba One Data …